Regulasi
Skema Escrow Dana Umrah 75%-25%: Apa Artinya bagi Calon Jemaah?

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang merancang aturan agar uang jemaah umrah tidak langsung bisa dipakai penuh oleh travel. Dalam rancangan itu, dana disimpan di rekening penampungan (escrow) di bank. Sebanyak 75% dicairkan ke rekening operasional travel setelah jemaah tiba di Arab Saudi, dan 25% sisanya setelah jemaah kembali ke Tanah Air. Skema ini masih berupa rancangan, jadi calon jemaah belum perlu mengubah apa pun, tetapi perlu memahami arahnya.
Menurut laporan detikHikmah pada 11 November 2026, rancangan tersebut dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, meminta skema itu ditinjau ulang.
Apa isi rancangan skema escrow dana umrah ini?
Intinya, uang pendaftaran jemaah ditempatkan di rekening penampungan yang terpisah dari rekening operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pencairannya bertahap:
- 75% setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
- 25% setelah jemaah kembali ke Indonesia.
Kemenhaj menyebut tujuannya melindungi dana jemaah. Selama ini dana dinilai sepenuhnya berada dalam kendali travel, sehingga ada risiko dipakai untuk hal di luar penyelenggaraan, misalnya investasi, keperluan pribadi, atau menutup kewajiban kepada jemaah lain. Dengan escrow, dana bisa dikembalikan bila jemaah gagal berangkat, ditelantarkan, atau tiket pulangnya tidak valid. Rancangan ini juga menuntut PPIU memiliki modal kerja yang cukup, tidak hanya bergantung pada setoran jemaah.
Mengapa AMPHURI meminta skema ini dikaji ulang?
AMPHURI melihat persoalan arus kas. Tiket pesawat, hotel, transportasi, dan layanan di Arab Saudi umumnya harus dibayar jauh sebelum keberangkatan. Jika dana baru cair setelah jemaah tiba, travel harus menalangi biaya itu dengan modal sendiri. Asosiasi menilai hal ini berat bagi pelaku usaha menengah dan kecil, dan khawatir berujung pada kenaikan biaya operasional, gangguan keberangkatan, hingga potensi naiknya harga paket.
Sebagai alternatif, AMPHURI mengusulkan dana di rekening penampungan tetap bisa dipakai sebelum keberangkatan, tetapi khusus untuk pembayaran langsung ke maskapai, hotel, dan penyedia transportasi dengan bukti transaksi yang sah dan dapat diaudit. Mereka juga mengusulkan pengawasan berbasis risiko, digitalisasi transaksi, dan penegakan hukum bagi pelanggar. AMPHURI mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 sudah mengatur rekening penampungan biaya umrah, sehingga menurut mereka fokusnya adalah pengawasan peruntukan dana.
Apa bedanya dengan kondisi sekarang?
Rekening penampungan sebenarnya bukan konsep baru, karena AMPHURI sendiri menyebut PP Nomor 38 Tahun 2021 sudah memuatnya. Yang menjadi bahan perdebatan adalah kapan dan untuk apa dana di dalamnya boleh dicairkan. Kemenhaj menekankan pencairan setelah jemaah tiba di Saudi dan setelah pulang, sedangkan AMPHURI ingin ada jalur pembayaran langsung ke maskapai dan hotel sebelum berangkat. Kedua pihak sama-sama menyinggung perlunya dana jemaah yang aman, hanya cara mencapainya berbeda.
Bagi calon jemaah, perbedaan sudut pandang ini wajar diikuti, sebab hasil akhirnya dapat memengaruhi cara travel mengelola keuangan dan cara jemaah membayar. Detail teknisnya belum dipastikan dalam sumber yang kami baca, jadi hindari menyimpulkan lebih jauh sebelum ada ketetapan resmi.
Apakah skema ini sudah berlaku?
Belum. Sumber yang kami baca menyebutnya sebagai rancangan, dan AMPHURI justru meminta dialog lebih dalam sebelum aturan diputuskan. Rincian akhir, misalnya mekanisme pencairan dan masa transisi, bisa berubah. Pantau pengumuman resmi Kemenhaj untuk kepastiannya.
Apa yang bisa dilakukan calon jemaah sekarang?
Apa pun hasil akhirnya, topik ini mengingatkan bahwa dana jemaah perlu diperlakukan hati-hati. Beberapa langkah praktis:
- Cek izin PPIU lewat kanal resmi pemerintah sebelum membayar, jangan hanya percaya pada brosur atau media sosial.
- Minta bukti pembayaran atas nama perusahaan, bukan rekening pribadi, dan simpan semua dokumennya.
- Tanyakan ke travel bagaimana dana Anda dikelola dan kapan dibayarkan ke maskapai serta hotel.
- Pastikan ada kejelasan jadwal, tiket pergi-pulang, dan akomodasi tertulis dalam perjanjian.
- Ikuti perkembangan aturan dari sumber resmi, karena skema pencairan dana masih dibahas.
Catatan dari Taiba Medina Tour
Pembahasan perlindungan dana jemaah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sama pentingnya dengan aturan. Taiba Medina Tour, yang berada di bawah PT Islamic Safar International, berizin resmi sebagai PPIU dengan nomor 02022400630950003. Nomor itu bisa dicek sendiri oleh siapa pun lewat kanal resmi pemerintah.
Taiba Medina Tour juga menyediakan portal jamaah di situs resminya, tempat jamaah dapat memantau data pendaftarannya sendiri. Kantornya berada di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya tersedia di taibamedina.com.
Hingga kini lebih dari 1.500 jamaah telah berangkat bersama Taiba Medina Tour, dan akun Instagram @taibamedina.tour sudah diikuti lebih dari 115 ribu pengikut. Kabar keberangkatan dan dokumentasi perjalanan jamaah bisa Anda lihat di sana.
Tentang penulis: Redaksi UmrohTransparan. Setiap artikel disusun dengan bantuan AI dan ditinjau redaksi sebelum terbit.