Regulasi
PPIU Diblokir Kemenhaj karena Gagal Pulangkan 95 Jamaah Umrah: Ini Artinya bagi Calon Jamaah

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memblokir akun SISKOPATUH milik PT Assyifa Berkah Mandiri, sebuah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Travel ini dinilai sengaja tidak menyediakan tiket pulang bagi 95 orang, yaitu 91 jamaah dan 4 tour leader. Bagi calon jamaah, pesannya jelas: izin resmi saja tidak cukup. Tiket pulang, jadwal, dan rekam jejak travel juga perlu dicek sebelum membayar.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Kasus ini diberitakan pada awal November 2026. Menurut Kemenhaj, rombongan tidak dipulangkan dalam batas waktu 1 x 24 jam. Penyebabnya, tiket kepulangan tidak disediakan oleh pihak travel.
Temuan itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-297/PN.2.2/2026 dari Subdirektorat Pengawasan Umrah. Nota itu lalu menjadi dasar rekomendasi blokir ke Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah.
Kepala Subdirektorat Bina Umrah, Edayanti, menyebut langkah ini diambil setelah pengaduan masyarakat ditelaah. Tujuannya agar tidak ada lagi jamaah yang menjadi korban.
Sanksi apa yang dijatuhkan?
Sanksinya berupa pemblokiran sementara akses SISKOPATUH. SISKOPATUH adalah sistem pemerintah untuk mendata dan mengelola keberangkatan jamaah umrah dan haji khusus. Akun yang diblokir tidak bisa dipakai untuk memberangkatkan jamaah baru.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang sanksi administratif.
Blokir ini belum tentu akhir cerita. Kemenhaj menyatakan penyelidikan masih berjalan dan sanksi lanjutan bisa menyusul. Status blokir juga akan ditinjau ulang sesuai itikad baik travel dalam memenuhi kewajibannya.
Apakah blokir membuat jamaah makin sulit pulang?
Tidak. Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah, Atty Novyanty, menegaskan blokir tidak menghambat penyelesaian hak jamaah. Travel tetap wajib menanggung penuh tiket kepulangan rombongan.
Artinya, beban pemulangan tidak berpindah ke jamaah. Pemerintah mengawasi, tetapi kewajiban utama tetap ada di penyelenggara. Sampai berita awal terbit, belum ada keterangan resmi bahwa seluruh rombongan sudah tiba di tanah air.
Kenapa travel berizin bisa tetap bermasalah?
Izin PPIU adalah syarat minimal, bukan jaminan mutlak. Travel berizin tetap bisa salah kelola keuangan, menunda pembelian tiket, atau memaksakan jadwal yang belum siap.
Karena itu, cek izin hanyalah langkah pertama. Calon jamaah juga perlu memastikan komponen perjalanan benar-benar sudah dipesan, bukan sekadar dijanjikan.
Bagaimana cara cek izin PPIU sebelum mendaftar?
Lakukan beberapa langkah sederhana ini:
- Minta nomor izin PPIU dan nama badan hukum (PT) travel tersebut.
- Cocokkan nomor dan nama PT di kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah, bukan hanya dari brosur atau media sosial travel.
- Pastikan nama PT di izin sama dengan nama di rekening pembayaran dan kuitansi.
- Cari nama travel dan nama PT-nya di berita. Perhatikan apakah pernah diblokir atau disanksi.
- Minta kepastian jadwal, maskapai, hotel, dan status visa secara tertulis.
Apa saja tanda bahaya yang perlu diwaspadai?
Waspadai travel yang menunjukkan ciri berikut:
- Harga jauh di bawah pasaran tanpa penjelasan rinci.
- Jadwal keberangkatan sering diundur dengan alasan berganti-ganti.
- Tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan tiket pulang-pergi.
- Pembayaran diminta ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan.
- Nama PT di izin berbeda dengan nama yang dipakai saat berjualan.
- Mendesak jamaah melunasi cepat dengan iming-iming kuota terbatas.
Satu tanda saja belum tentu penipuan. Namun beberapa tanda sekaligus layak menjadi alasan untuk berhenti dan bertanya.
Apa yang harus dilakukan jika travel bermasalah?
Pertama, simpan semua bukti: kuitansi, bukti transfer, kontrak, dan percakapan dengan travel.
Kedua, minta penjelasan tertulis dari travel tentang masalah dan rencana penyelesaiannya.
Ketiga, laporkan ke Kementerian Haji dan Umrah melalui kanal pengaduan resminya. Kasus ini sendiri bermula dari pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti.
Keempat, jika jamaah sudah telantar di Arab Saudi, hubungi perwakilan pemerintah Indonesia setempat dan pembimbing rombongan.
Kelima, bila ada indikasi penipuan, pertimbangkan melapor ke kepolisian. Melapor bersama jamaah lain biasanya lebih kuat.
Catatan dari Taiba Medina Tour
Kasus seperti ini mengingatkan bahwa jamaah berhak tahu kondisi perjalanannya sejak awal. Taiba Medina Tour, di bawah PT Islamic Safar International, berizin resmi sebagai PPIU dengan nomor 02022400630950003. Nomor ini bisa Anda cek sendiri di kanal resmi pemerintah.
Kami juga menyediakan portal jamaah di situs resmi taibamedina.com, tempat jamaah bisa memantau data pendaftarannya sendiri. Kantor kami berada di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami percaya keterbukaan seperti ini membantu jamaah bertanya lebih awal. Siapa pun travel pilihan Anda, termasuk Taiba, tetap cek izinnya sebelum membayar.
Hingga kini lebih dari 1.500 jamaah telah berangkat bersama Taiba Medina Tour, dan akun Instagram @taibamedina.tour sudah diikuti lebih dari 115 ribu pengikut. Kabar keberangkatan dan dokumentasi perjalanan jamaah bisa Anda lihat di sana.
Tentang penulis: Redaksi UmrohTransparan. Setiap artikel disusun dengan bantuan AI dan ditinjau redaksi sebelum terbit.